MAJUNYA Aris Wibawa dan Moh. Fahruddin Ali Fikri dalam pertarungan bursa Sekda Lamongan seolah hendak menyampaikan satu sinyalemen bahwa pemerintahan Yesbro sudah tidak lagi terbelah, lantaran, disinyalir birokrat Lamongan tidak satu suara dalam melabuhkan dukungan melainkan sedikit lebih "demokratis" ada di setiap pasangan bupati dan wabup yang berkontestasi pada pilkada 2020 kemarin. Dan dua sosok itu, ditengarai tidak dikubu pasangan ini.
Sebuah game yang sebenarnya mudah ditebak, siapa yang akan lolos pada seleksi calon Sekda Lamongan? Tapi seandainya, dua nama Khusnul Yaqin dan Zamroni maju dalam bursa ini, permainan akan semakin seru, meski nama sudah ada dikantong, publik tetap bertanya-tanya. Lantas, apakah lima calon yang tengah bertarung ini, menjadi tidak menarik lantaran pemenangnya sudah diketahui, misalnya? Menurut hemat saya, tetap saja menarik dan bisa menyita perhatian publik kota Soto ini, karena endingnya bisa saja berubah, katakan dari semula yang digadang-gadang Moh. Nalikan, tapi ternyata yang lolos Aris Wibawa atau Fahruddin Ali Fikri atau Anang Taufiq, pejabat muda yang cukup kenyang pengalaman, mulai duduk di posisi Kabag Humas dan Protokol, Camat, dan Kepala Dinas Koperasi sebelum dioper ke Dinas Lingkungan Hidup. Demikian juga Aris Wibawa senioritasnya tak diragukan lagi, termasuk Moh. Fahruddin Ali Fikri.
Sehingga dari lima balon yang maju pada seleksi Sekda Lamongan kemarin itu, masuk dalan kategori kandidat yang memiliki tingkat kompetensi yang tidak diragukan lagi. Mengingat posisi
Sekretaris Daerah di era otonomi memegang peran penting dan cukup strategis. Salah satunya mampu menjadi sparring partner Bupati (Kepala Daerah, red). Sebagai motor penggerak ASN, Sekda adalah leading sektor administrasi yang harus memiliki tingkat kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik. Dengan demikian ketika mengimplementasikan program program pemerintahan (Pemkab) dan pelayanan mampu memberi motivasi pada jajarannya sehingga akan cepat bisa memberi perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Sayangnya, dalam prakteknya pemilihan atau seleksi Sekda selalu ada intervensi politik. Politisasi pada pos jabatan Sekretaris Daerah selalu terjadi, sehingga yang berperan bukan sekadar pertimbangan kompetensi dan loyalitas tapi kalkulasi politik yang bermain.
Lantas, apakah tidak majunya Khusnul Yaqin dan Zamroni, karena adanya intervensi politik itu? (Bersambung...).