BARRU (wartamerdeka.info) - Meski proses pekerjaan proyek kereta api sudah hampir rampung, namun masih menyisahkan masalah yakni lahan warga yang diambil proyek kereta api sampai ini masih ada yang belum terbayarkan.
Hal tersebut dikemukakan Asisten Administrasi Pemerintahan Herman Jaya, S.IP, M.Si mewakili Bupati Barru saat memimpin rapat pembahasan pengadaan tanah lahan kereta api bersama Balai Pengelolaan Perkeretapian Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung di Hotel Youtefa Barru, Rabu (1/12/2021).
Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Barru Daud Wijaya Sitorus, Kejari Barru diwakili Hasnun Arif, S.H, Kapolres diwakili Kasat Intel AKP .Slamet. Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel.
Asisten Administerasi Pemerintahan Setda Barru, Herman Jaya mengharapkan, agar rapat pembahasan pada hari ini menghasilkan solusi sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dapat terselesaikan dengan baik.
"Saya katakan masyarakat Barru itu orangnya patuh apalagi jjka terkait dengan kepentingan masyarakat seperti proyek kereta api, Namun tentunya hak-hak mereka juga harus diperhatikan," harap Herman Jaya.
Sementara itu Husman Syiuhas yang mewakili Balai Pengelolaan Perkeretaapian Sulawesi Selatan mengatakan, pembayaran lahan lahan Kereta Api (KA) warga sampai hari ini bagi yang belum dibayar sebelumnya ditangani Dinas Perhubungan Provinsi.
Selanjutnya kata dia, masalah itu beralih ke Balai sehingga dalam rapat ini masukan para peserta dapat mencapai solusi terbaik dan segera pihaknya menyelesaikan lahan warga.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Barru diwakili Hasrul Arif SH menyampaikan, merupakan tugas dari Kejaksaan Agung untuk mengawal atau pendampingan proyek strategis nasional.
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalagunaan keuangan negara. Pihaknya berharap agar apa yang menjadi persolan pada hari ini segera diselesaikan.
"Kasihan masyarakat kewajibannya membatu pemerintah menyukseskan proyek kereta api namun jangan lupa hak-hak mereka dipenuhi," kata Hasrul.
Sementara itu Kasat Intel AKP Slamet mewakili Kapolres Barru mengharapkan, agar segala persoalan yang timbul segera diselesaikan.
"Pernah sebelumnya terjadi pemagaran lokasi kereta api oleh warga disebabkan karena belum dibayarkannya lahan mereka. Hal ini tersebut tentu tidak kita inginkan," kata Mantan Kasat Intel Polres Toraja.
Turut hadir mewakili Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selata. Kepala Kantor Pertanahan. Kejari dan Polres Barru. Camat Barru dan Tanete Rilau, Kepala Desa Pao-Pao, Lalabata dan Lipukasi, Lurah Tuwung dan Lurah Mangempang.
(man/sam)
