Bupati Lamongan: Reformasi Birokrasi, Output Pelayanan Publik Lebih Baik

LAMONGAN (wartamerdeka.info) -Sosialisasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah tahun 2022, Selasa (25/10) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak seluruh organisasi perangkat daerah fokus pada pemantapan reformasi birokrasi. 

Meski didukung capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) A, capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) tingkat 3 nasional, juga WBK 6 kali berturut-turut, namun belum pernah diraihnya Jer Basuki Mawa Beya Award butuh evaluasi bahwa Reformasi Birokrasi (RB) Lamongan perlu ditingkatkan.

Disampaikan bupati, semua organisasi perangkat daerah sudah memiliki visi yang sama, apapun yang dikeluarkan dari APBD  harus bernuansa dan berorientasi pada hasil. Hanya saja perlu penambahan pemantapan secara terus-menerus agar SAKIP Lamongan menjadi lebih baik.

“Untuk apa kita memantapkan sakip ini? Untuk apa kita membuat RB di Kabupaten Lamongan ini bagus? Untuk menciptakan kualitas perencanaan yang baik, anggaran yang baik, dan kualitas pelaksanaan pelayanan yang baik. Saya yakin seyakin-yakinnya, ketika SAKIP dan RB-nya bagus, pelayanan publik pasti bagus,” ujar Pak Yes.

Ditambahkan, momen tersebut untuk menyamakan visi, mengevaluasi kembali apa yang sudah dicapai agar lebih fokus. Dia juga berpesan agar segera dilakukan percepatan terkait apa yang kurang, yang perlu dievaluasi, dan yang harus dilakukan, dengan pembuatan road map yang bisa diimplementasi.

“Mari bersama berkomitmen, untuk mewujudkan good governance, dan melaksanakan manajemen pemerintahan modern, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan semuanya dalam kondisi meningkat dan dalam kondisi yang bagus,” tambah bupati. 

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan menyampaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, harmonis, loyalitas, akuntabel, dan kolaboratif.

“Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, memudahkan komunikasi internal maupun eksternal, juga sebagai pengambilan keputusan strategis,” ungkap Moh. Nalikan. (Mas)