SERANG (wartamerdeka.info) - Kembali Pelabuhan Bojonegara di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, yang dikelola Pelindo menjadi sorotan.
Ini karena pelabuhan tersebut sekitar 27 gahun mangkrak belum beroperasi secara maksimal.
Terkait hal itu, Rabu (12/10/22), Dewan Komisaris Pelindo yang terdiri dari Komisaris Utama Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Komisaris Sudung Situmorang, Komisaris Independen Heru Sukanto, Komisaris Independen Muchtar Luthfi Mutty, Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto, Regional Head 2 Pelindo Guna Mulyana beserta jajaran dari Kantor Pusat dan Regional 2 PT Pelindo (Persero) melakukan kunjungan ke Pelabuhan Pelindo di Bojonegara.
Kunjungan itu dalam rangka meninjau kondisi eksisting Bojonegara serta potensi-potensi yang bisa dikembangkan demi memaksimalkan pemanfaatan aset BUMN di Bojonegara.
Pelabuhan tersebut, seperti diketahui, direncanakan, sebagai pelabuhan internasional, untuk penunjang Pelabuhan Tanjung Priok.
Agung Fitrianto selaku General Manager Pelindo Regional 2 Banten memaparkan presentasi terkait kondisi eksisting permasalahan-permasalahan yang ada serta upaya-upaya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pelindo Regional 2 Banten dalam memanfaatkan aset BUMN tersebut.
"Sejauh ini Pelindo Regional 2 Banten telah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk menyelesaikan permasalahan di Bojonegara dan melalui kerjasama ini Kejaksaan Tinggi Banten telah berhasil memulihkan aset perusahaan yang selama ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kerjasama dengan Pelindo," tuturnya.
Dalam pemaparan saat kunjungan, Komisaris Utama Marsetio menyampaikan bahwa permasalahan aset Pelindo yang ada di wilayah Bojonegara harus diselesaikan secara cepat dan tuntas, agar Pelindo bisa mendapatkan hasil yang maksimal atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut.
Komisaris Utama juga menegaskan, bahwa dalam menghadapi permasalahan yang ada. "Negara tidak boleh kalah dari orang orang yang tidak berhak," ucapnya sambil bergegas cek lokasi lapangan.
Dalam pengecekan lapangan rombongan dikawal oleh Ketua Kadin Pelabuhan Banten TB Masduki SE MM.
Kunjungan kali ini dihadiri juga oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, S.H., Komandan Kodim 0623 Cilegon Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, S.Sos., Perwakilan dari Kapolres Cilegon, Perwakilan dari Kepala KSOP Kelas I Banten, Perwakilan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Tokoh Masyarakat sekitar Bojonegara.
Ketua Kadin Pelabuhan Banten Masduki menuturkan kunjungan kali ini sudah kesekian kalinya setelah sebelumnya tim Komisi V DPR RI juga melalukan kunjungan.
Dikatakan, pelabuhan Bojonegara selain untuk meningkatkan perekonomian daerah dan sekitarnya, juga dapat mengatasi Kepadatan lalu lintas Dermaga (traffic jamp) Pelabuhan Tanjung Priok.
Ini menjadi Program Strategis National.dalam bidang kemaritiman.
"Saya meyakini dengan kehadiran Komisaris Utama Pelindo dapat mempercepat pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan ini."
Saat ke lapangan masih terlihat ada aktifitas kepelabuhanan di atas lahan milik Pelindo yang di luar kegiatan Pelindo.
Marsetio menitipkan kepada aparatur yang hadir dan mengungkapkan, kita tidak boleh kalah dengan perseorangan kita Negara Hukum.
"Tertibkan dan evaluasi bersama tim dan meminta ke pada tim manajemen Pelindo harus ada langkah konkret satu bulan ke depan," ujarnya.
Marsetio kepada Masduki Ketua Kadin Pelabuhan meminta agar selalu mengawal proses ini jangan sampai tersendat lagi.
Sementara itu Rayi Ketua Komite Tetap Kepelabuhanan Kadin Banten mengemukakan, pihaknya akan melakukan pembinaan, mediasi dan advokasi sesuai peran dan fungsi Kadin kepada para pelaku usaha yang beraktivitas Kepelabuhanan di atas lahan Pelindo seluas 455 Hektar.
"Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN dan Keputusan Presiden (KEPPRES) Terbaru Kadin Nomor 18 Tahun 2022. Tentunya kami akan berkolaborasi bersama stakeholder dan pihak terkait termasuk apartur Negara karna Pelindo pun anggota Biasa Kadin," tutupnya. (Ray)
