"Di awal, belanja
PDN kita targetkan sebesar Rp400 triliun, namun saat ini sudah
terealisasi Rp487 triliun. Kalau benar nanti produknya dalam negeri, itu
akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita dan penciptaan
hampir 2 juta lapangan kerja atau lebih," kata Luhut dalam acara
Business Matching Tahap IV yang digelar secara hybrid dari Bali, Kamis.
Luhut pun berharap kegiatan business matching atau temu bisnis antara pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu bisa mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri tersebut.
Pasalnya, meski realisasi belanja produk dalam negeri melewati target awal sebesar Rp400 triliun, namun capaiannya baru separuh dari komitmen yang sudah dikantongi.
Dalam catatan Luhut, realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp487 triliun itu baru mencapai 50,9 persen dari total komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp950,33 triliun.
"Kita targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN tahun nonjamak dapat direalisasikan kurang lebih 90 persen atau lebih (dari) Rp800 triliun. Kita bisa kalau kita kompak. Jadi saya mohon nanti teman-teman bupati, gubernur, ayo sama-sama kita kerjakan," tegasnya.
Secara rinci, hingga 5 Oktober 2022, realisasi belanja produk dalam negeri untuk kementerian/lembaga mencapai Rp132,92 triliun, pemda mencapai Rp144,09 triliun dan BUMN mencapai Rp209,99 triliun.
Ada pun hingga 29 September 2022, tercatat realisasi belanja produk dalam negeri di 10 kementerian mencapai Rp157,61 triliun atau 70,11 persen dari total komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp224,79 triliun.
Realisasi belanja produk dalam negeri paling tinggi diraih Kementerian Pertahanan dengan capaian 99,8 persen, sedangkan paling rendah dicapai Kementerian Kesehatan sebesar 32,2 persen.
Sebelumnya pemerintah mengalokasikan Rp400 triliun anggaran belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri yang ditaksir berkontribusi pada penambahan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71 persen. (An)
Luhut pun berharap kegiatan business matching atau temu bisnis antara pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu bisa mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri tersebut.
Pasalnya, meski realisasi belanja produk dalam negeri melewati target awal sebesar Rp400 triliun, namun capaiannya baru separuh dari komitmen yang sudah dikantongi.
Dalam catatan Luhut, realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp487 triliun itu baru mencapai 50,9 persen dari total komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp950,33 triliun.
"Kita targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN tahun nonjamak dapat direalisasikan kurang lebih 90 persen atau lebih (dari) Rp800 triliun. Kita bisa kalau kita kompak. Jadi saya mohon nanti teman-teman bupati, gubernur, ayo sama-sama kita kerjakan," tegasnya.
Secara rinci, hingga 5 Oktober 2022, realisasi belanja produk dalam negeri untuk kementerian/lembaga mencapai Rp132,92 triliun, pemda mencapai Rp144,09 triliun dan BUMN mencapai Rp209,99 triliun.
Ada pun hingga 29 September 2022, tercatat realisasi belanja produk dalam negeri di 10 kementerian mencapai Rp157,61 triliun atau 70,11 persen dari total komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp224,79 triliun.
Realisasi belanja produk dalam negeri paling tinggi diraih Kementerian Pertahanan dengan capaian 99,8 persen, sedangkan paling rendah dicapai Kementerian Kesehatan sebesar 32,2 persen.
Sebelumnya pemerintah mengalokasikan Rp400 triliun anggaran belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri yang ditaksir berkontribusi pada penambahan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71 persen. (An)
Tags
Nasional
