Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah, Dicanangkan
KENDARI (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (2/3) siang.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa sertifikat sangat penting karena merupakan tanda bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Ia menyebutkan, sejak tahun 2017 sudah ada 5 juta sertifikat baru yang diterbitkan, tahun 2018 targetnya 7 juta dan realisasinya 9.400.000 sertifikat, dan tahun 2019 targetnya 9 juta.
“Kalau sudah dipegang tolong diberi plastik, sampai di rumah tolong difotokopi. Jika aslinya hilang, urus ke BPN mudah,” ujar Presiden.
Dikui Presiden Jokowi, jika sudah pegang sertifikat sering digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. “Tidak apa digunakan sebagai agunan. Yang paling penting dikalkulasi bisa angsur ndak, bisa mencicil enggak. Jika tidak, jangan meminjam ke bank,” tutur Presiden.
Kalau tanahnya luas, lanjut Presiden, pinjam ke bank sebesar Rp300 juta kemudian digunakan untuk beli mobil. Namun Kepala Negara mengingatkan jangan menggunakan uang pinjaman untuk beli mobil atau motor, hati-hati.
“Gunakan pinjaman ke Bank untuk usaha atau investasi,” ujarnya.
Kalau pinjam ke bank, lanjut Presiden, untung Rp2 juta ditabung, untung Rp5 juta ditabung dan bisa digunakan untuk keperluan lain.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia negara yang luas. Untuk itu, Presiden menitipkan untuk menjaga ukhuwah dalam menjaga keberagaman.
“Jangan sampai karena urusan politik. Kita seperti tidak saudara lagi,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoaks karena politik ada tata krama, etika, dan rakyat jangan terpengaruh tentang hal ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief dalam laporannya menyampaikan bahwa pada kesempatan itu diserahkan 2.010 sertifikat tanah.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sangat senang dengan penyerahan sertifikat kali ini.
Beberapa perwakilan penerima sertifikat pada kesempatan kali ini adalah sebagau berikut:
Rohayati
Supri
La Ode Husain
Hasmita
La Saleh
Eri
Hermin
Astuti
Ali
Sariana
Asudin.
Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah
Sebelumnya Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana melaksanakan pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah Tahun 2019, di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah saya nyatakan dimulai,” kata Presiden Jokowi saat mulai melaksanakan gerakan pencanangan itu.
Usai pencanangan, Presiden melihat proses pemasangan patok tanda batas tanah yang dilakukan oleh para pemilik dengan didampingi oleh para juru ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mencoba alat ukur yang saat ini sudah menggunakan teknologi satelit untuk menentukan tanda batas tanah.
Saat wawancara dengan wartawan, usai pemasangan patok tanda batas tanah, Presiden menyampaikan bahwa gerakan ini ingin mempercepat sertifikat tanah di semua provinsi.
“Lapangannya kita harus tahu, lapangannya sebenarnya seperti apa sih? Dulu lambat sekarang bisa cepat. Saya ingin melihat itu, ingin melihat lapangannya kayak apa,” jelas Presiden.
Kalau sekarang, lanjut Presiden, urusannya tinggal dengan pemilik, dapat koordinat kemudian langsung ketemu semua, gampang, cepat sekali.
“Ya, inilah yang dulu 500 ribu per tahun, sekarang sudah 7 juta tahun 2018, tahun ini 9 juta, bisa berapa kali itu. Hampir dua puluh kali lipat,” ungkap Presiden seraya menyampaikan bahwa target terus tercapai.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyambut baik agenda pemasangan patok tanda batas tanah. “Begitu pentingnya pemasangan tanda patok tanah menjadi hal yang sangat penting,” ujar Gubernur.
Turut hadir dalam kesempatan ini KSP Moeldoko, Menteri PUPR Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief, Gubernur Sultra Ali Mazi, Wali Kota Kendari Sulkarnain.(A)
 |
| Presiden Jokowi didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi berfoto bersama perwakilan penerima sertifikat tanah, di Gedung Bahteramas, Kendari, Sabtu (2/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas) |
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa sertifikat sangat penting karena merupakan tanda bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Ia menyebutkan, sejak tahun 2017 sudah ada 5 juta sertifikat baru yang diterbitkan, tahun 2018 targetnya 7 juta dan realisasinya 9.400.000 sertifikat, dan tahun 2019 targetnya 9 juta.
“Kalau sudah dipegang tolong diberi plastik, sampai di rumah tolong difotokopi. Jika aslinya hilang, urus ke BPN mudah,” ujar Presiden.
Dikui Presiden Jokowi, jika sudah pegang sertifikat sering digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. “Tidak apa digunakan sebagai agunan. Yang paling penting dikalkulasi bisa angsur ndak, bisa mencicil enggak. Jika tidak, jangan meminjam ke bank,” tutur Presiden.
Kalau tanahnya luas, lanjut Presiden, pinjam ke bank sebesar Rp300 juta kemudian digunakan untuk beli mobil. Namun Kepala Negara mengingatkan jangan menggunakan uang pinjaman untuk beli mobil atau motor, hati-hati.
“Gunakan pinjaman ke Bank untuk usaha atau investasi,” ujarnya.
Kalau pinjam ke bank, lanjut Presiden, untung Rp2 juta ditabung, untung Rp5 juta ditabung dan bisa digunakan untuk keperluan lain.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia negara yang luas. Untuk itu, Presiden menitipkan untuk menjaga ukhuwah dalam menjaga keberagaman.
“Jangan sampai karena urusan politik. Kita seperti tidak saudara lagi,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoaks karena politik ada tata krama, etika, dan rakyat jangan terpengaruh tentang hal ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief dalam laporannya menyampaikan bahwa pada kesempatan itu diserahkan 2.010 sertifikat tanah.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sangat senang dengan penyerahan sertifikat kali ini.
Beberapa perwakilan penerima sertifikat pada kesempatan kali ini adalah sebagau berikut:
Rohayati
Supri
La Ode Husain
Hasmita
La Saleh
Eri
Hermin
Astuti
Ali
Sariana
Asudin.
Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah
Sebelumnya Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana melaksanakan pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah Tahun 2019, di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah saya nyatakan dimulai,” kata Presiden Jokowi saat mulai melaksanakan gerakan pencanangan itu.
Usai pencanangan, Presiden melihat proses pemasangan patok tanda batas tanah yang dilakukan oleh para pemilik dengan didampingi oleh para juru ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mencoba alat ukur yang saat ini sudah menggunakan teknologi satelit untuk menentukan tanda batas tanah.
Saat wawancara dengan wartawan, usai pemasangan patok tanda batas tanah, Presiden menyampaikan bahwa gerakan ini ingin mempercepat sertifikat tanah di semua provinsi.
“Lapangannya kita harus tahu, lapangannya sebenarnya seperti apa sih? Dulu lambat sekarang bisa cepat. Saya ingin melihat itu, ingin melihat lapangannya kayak apa,” jelas Presiden.
Kalau sekarang, lanjut Presiden, urusannya tinggal dengan pemilik, dapat koordinat kemudian langsung ketemu semua, gampang, cepat sekali.
“Ya, inilah yang dulu 500 ribu per tahun, sekarang sudah 7 juta tahun 2018, tahun ini 9 juta, bisa berapa kali itu. Hampir dua puluh kali lipat,” ungkap Presiden seraya menyampaikan bahwa target terus tercapai.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyambut baik agenda pemasangan patok tanda batas tanah. “Begitu pentingnya pemasangan tanda patok tanah menjadi hal yang sangat penting,” ujar Gubernur.
Turut hadir dalam kesempatan ini KSP Moeldoko, Menteri PUPR Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief, Gubernur Sultra Ali Mazi, Wali Kota Kendari Sulkarnain.(A)
