Agus Boyo Anggota Pansus 28 DPRD Kota Bekasi Harap Peraturan Ketertiban Umum Terus Ditegakkan


Foto: Agus Boyo, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP (Anggota Pansus 26)

BEKASI, wartamerdeka.info

Agus Boyo, Anggota Pansus 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatakan, agar pihak-pihak yang menjalankannya di Kota Bekasi, harus secara terus-menerus menaati aturan.

 

Pasalnya, banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat dari segi Ketertiban Umum (Tibum) yang kadangkala menimbulkan ketidakteraturan, bahkan mengganggu ketenteraman masyarakat. Seperti masalah Holiwings yang perizinan Live Music tidak sesuai prakteknya di lapangan; Hiburan-hiburan malam; Pemasangan Papan Reklame yang konstruksinya tidak mempertimbangkan risiko lalu-lalang pelintas disekitarnya; termasuk soal jalan lingkungan maupun jalan-jalan protokol; dan lain-lain.

 

Sebab itu, Agus Boyo yang juga sebagai anggota Komisi I ini mengatakan, agar hal-hal tersebut segera ditertibkan Dians terkait Pemkot Bekasi.

 

“Hal-hal yang sifatnya masih melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, agar segera ditertibkan oleh Dinas terkait di Pemkot Bekasi. Termasuk soal jalan-jalan lingkungan yang rusak dan berlubang karena bekas galian yang tidak ditutup kembali dengan rapih, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan pengendara motor khususnya. Demikian juga soal pengawasan tempat-tempat hiburan malam, soal miras dan ketenteraman lingkungan. Ini perlu ditegakkan,” ungkap Agus kepada media ini, hari Sabtu (23/07/2022) di kota Bekasi.

 

Dikatakan anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini, pihaknya sudah menyampaikan hal-hal tersebut sebagai masukan dalam Rapat dengan Dinas-dinas terkait.

 

“Kita sudah sampaikan dalam rapat Pansus 28 dengan Dinas-dinas terkait. Juga kepada Kepala Satpol PP, yang mengawasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,” tandasnya.

 

Lebih jauh, Agus Boyo berharap, agar Pemkot Bekasi dapat betul-betul memperhatikan soal pembangunan masyarakat, sehingga dapat dirasakan masyarakat.

 

“Tentu, saya sebagai anggota DPRD Komisi I dari Fraksi PDIP berharap, agar Pemkot Bekasi dapat betul-betul meningkatkan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih menikmati hasil pembangunan masyarakat, dan merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

 

Selain itu, Agus juga mengatakan agar Pemkot Bekasi dapat bersinergi dengan Legislatif, untuk mewujudkan pembangunan masyarakat.

 

“Kami berharap agar Pemkot Bekasi dapat bersinergi dengan Legislatif, untuk mewujudkan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Kita harus bergandengan tangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

 

Sebagai wakil rakyat, Agus Boyo merasa bangga, jika mampu membantu mewujudkan harapan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan urgent yang diharapkan.

 

“Tentu, sebagai wakil rakyat, saya juga merasa bangga, jika mampu membantu mewujudkan harapan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan urgent mereka, seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, sarana prasarana lingkungan, dan lain-lainnya,” pungkasnya.

 

Sementara itu, berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi telah disepakati beberapa rancangan keputusan. Salah satunya adalah Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Rekomendasi terhadap Laporan Pansus 26 DPRD Kota Bekasi mengenai Sistem Pajak Online.

 

Ketua Komisi 3 sekaligus sebagai Ketua Pansus 26, Murfati Lidianto menyampaikan terkait rancangan peraturan daerah mengenai sistem pajak online, yakni merujuk pada Surat Keputusan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1703/HK.02.01/HUKHAM tanggal 23 Maret 2022 perihal tanggapan atas tindak lanjut pembahasan Raperda Sistem Pajak Online.

 

Dikatan Murfati, bahwa Raperda tentang Sistem Pajak Online yang didalamnya mengatur mengenai jenis pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 101 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan “Peraturan Kepala Daerah”.

 

Menurut Ketua Komisi 3 dari Fraksi Gerindra ini, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 01 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 dan mencabut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

 

Sementara, ucap Murfati, dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tidak ada delegasi langsung untuk menyusun tata cara pemungutan pajak dalam bentuk Peraturan Daerah dan subtansi Raperda Sistem Pajak Online sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca diundangkannyan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

 

Terkait dengan Undang-undang tersebut, Murfati mengatakan, Panitia Khusus 26 DPRD Kota Bekasi merekomendasikan, antara lain: (1). Membuat Peraturan Walikota Bekasi tentang Sistem Pajak Online di Kota Bekasi. (2). Dalam membuat Peraturan Walikota tentang Sistem Pajak Onlline agar menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah turunan dari undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Ad.Parlemen/ DANS).

Posting Komentar untuk "Agus Boyo Anggota Pansus 28 DPRD Kota Bekasi Harap Peraturan Ketertiban Umum Terus Ditegakkan"