Laporan : W. Masykar
Masalah krusial yang belakangan semakin berat dirasakan oleh nelayan di pantura Lamongan, selain persoalan kelangkaan solar dan turunnya harga ikan, juga masalah kesejahteraan nelayan. Berikut rangkuman hasil perbincangan wartamerdeka.info dengan sejumlah kalangan (nelayan, pelaku usaha dan pengurus Rukun Nelayan).
Dua bulan terakhir ini, masyarakat nelayan Pantura (Brondong) dibuat kelimpungan dengan sejumlah persoalan. Sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi perbincangan hampir dalam setiap kesempatan dan semua kegiatan. Anjloknya harga ikan yang belum kunjung normal, juga terjadinya kelangkaan solar. Selain persoalan dua tersebut, masalah kesejahteraan nelayan pasca TPI diambil alih Pemkab nyaris tidak lagi yang bisa dirasakan oleh nelayan.
Pada tulisan ini, diawali dengan masalah kesejahteraan nelayan. Ada yang berpendapat, jangankan kesejahteraan nelayan, pemkab mengambil alih pengelolaan TPI saja, tidak mampu memperhatikan bagaimana nasib 26 orang karyawan sebelumnya, apalagi masalah kesejahteraan nelayan. Dan mau tidak mau, KUD Minatani harus menanggung beban sebanyak 26 orang mantan karyawan TPI, kalau tidak atau misalnya di resign (PHK), pemkab tidak akan merasa memiliki tanggungjawab itu.
Mengawali tulisan ini, dengan fokus pada persoalan kesejahteraan nelayan. Karena puluhan tahun masalah kesejahteraan nelayan atau bantuan/santunan untuk nelayan disaat mengalami kecelakaan kerja, kematian atau insiden sekecil apapun di pastikan mendapat santunan dari KUD Minatani.
Namun, saat ini, beberapakali nelayan mengajukan bantuan atau santunan ketika mengalami musibah, belum pernah sekali pun mendapat bantuan dari pengelola TPI.
" Iya, saya beberapakali mengajukan bantuan atau istilahnya untuk kesejahteraan nelayan ke UPT Dinas yang mengelola TPI, jawabannya masih proses terus. Pertanyaan saya, sampai kapan prosesnya?," ungkap salah seorang nelayan di Brondong, yang ndak mau disebut namanya.
Menurut dia, kaitan kesejahteraan nelayan dalam bentuk apapun dari pengelola TPI Brondong belum pernah terealisasi, meski jumlah kecil.
"Kalau dulu masih di kelola KUD setiap ada musibah apapun bentuknya yang dialami nelayan, pasti akan mendapat bantuan atau santunan. Termasuk bantuan beras atau gula. Tapi sekarang sama sekali tidak pernah ada perhatian itu," lanjut dia.
Kepala Dinas Perikanan Lamongan, melalui salah satu kabidnya, Hendro saat ditanya terkait kesejahteraan nelayan mengatakan justru yang diajukan santunan perbaikan kapal
"Yang diajukan bantuan untuk perbaikan kapal, dan itu memang tidak ada anggarannya," kata dia. (Bersambung)
Banyak para nelayan yg kena musibaH (Meninggal, kecelakaan berat maupun Ringan) yg biasanya mudah menerima santunan/Bantuan dari KUD.
BalasHapusSekarang tdk pernah menerima apa2 paska TPI Tdk dikelola KUD.
Para Nelayan sangat menyesal se X karena Kesejahteraan Nelayan yg selama TPI tidak dikelola KUD
Hilangnya kesejahteraan Nelayan sama dgn pemerintah Daerah menyengsarakan masyarakat Nelayan sama dgn menutup mata tdk ada kepedulian bersambung