DPRD Purwakarta Melalui Komisi 4 Pertanyakan Mandegnya Progam Kabupaten Sehat Dan Dana Kematian

PURWAKARTA  (wartamerdeka.info)  – Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Purwakarta Hj. Enah Rohanah yang didampingi Anggotanya,  Ujang Rosadi (Fraksi PDIP) mempertanyakan mandegnya program Kabupaten/Kota Sehat dan dana kematian tahun ini kepada Bagian Kesra Setda Purwakarta pada saat rapat kerja di ruang rapat Komisi 4 DPRD Purwakarta, Kamis (17/10/2019).

Menjawab pertanyaan itu, Kabag Kesra AM Sundari yang didampingi Kasubag K3B Nengtin Atikah, Kasubag SPKO Ati Rahmawati menjelaskan, ada dua kabupaten di Jawa Barat yang tahun ini belum melaksanakan program yang dimaksud yaitu Kabupaten Purwakarta dan Majalengka.

Pasalnya di Purwakarta untuk tahun ini belum dibentuk Forum, sedangkan program ini bisa berjalan jika sudah ada Forumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita sudah  melaksanakan program Kabupaten/Kota Sehat ketika Forum diketuai oleh Putriarti Putik H, SE, yang sekarang menjadi anggota Dewan.

Sedangkan untuk tahun ini pihaknya sudah mengusulkan kepada Bupati Purwakarta agar dapat mengangkat seorang pensiunan dari Dinas Kesehatan sehingga bisa melaksanakan program ini kembali.

"Kenapa harus Pensiunan? Karena untuk menjadi Ketua Forum tidak boleh berasal dari kalangan ASN. Keenapa harus dari Dinas Kesehatan? Karena Dinas ini yang menjalankan program Kabupaten/Kota Sehat. Bagian Kesra hanya memetakan masalahnya saja," ungkap Sundari.

Untuk program dana kematian, Sundari menjelaskan, program ini sangat membantu masyarakat , namun sejak tahun 2014 sudah tidak ada lagi program ini karena banyak menimbulkan polemik di masyarakat dan juga menjadi temuan BPK, sehingga terpaksa Program ini dihapuskan.

Untuk sekarang yang masih terus berjalan program Kesra, membantu biaya perawatan masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta BPJS yang rujukannya di Rumah Sakit yang direkomendasi Pemerintah Daerah Purwakarta yakni Bayu Asih, Siloam, Thamrin dan Hasan Sadikin Bandung.

"Secara garis besar anggaran tahun 2019 di Kesra sebesar Rp 5 M lebih untuk 22 kegiatan. Sedangkan, pada tahun 2020 mendatang Kesra mengusulkan peningkatan sebesar Rp 10 M untuk 32 kegiatan," ujarnya  .(A.Budiman)