Kadiskominfo SP Sulsel Urun Rembug Terkait Pilkada Langsung Atau Tak Langsung
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Perdebatan di ruang publik, terkait isu pilkada tetap dipilih secara langsung atau tak langsung yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini mulai ramai lagi.
Menarik juga untuk disimak, pendapat Andi Hasdullah (AH), Kadis Kominfo SP Provinsi Sulsel terkait masalah ini.
Ketika diajak berdiskusi terkait soal ini oleh wartawan, pada Kamis (21/11/2019), dia menjelaskan bahwa untuk memajukan daerah maka dibutuhkan kepala daerah yang berkualitas, memiĺiki kompetensi tinggi, memiliki integritas yang baik, sangat peduli rakyat, memiliki jaringan yang luas dan mampu mendorong daya saing daerah.
Dan, tentu saja, yang mampu mengakselarasi dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. "Jadi sesungguhnya tak ada daerah yang tertinggal yang ada adalah pimpinan daerah yang yang tak kompeten jadi barriernya ada sama pemimpinnya," ucapnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memilih pemimpin daerah tetap dilakukan secara langsung ataukah dilakukan secara tak langsung dengan pemilihan melalui DPRD saja? Menurut pendapat Hasdullah, yang penting adalah di tahapan awal yaitu bagaimana parpol menyiapkan atau mengusung calon pemimpin daerah yang hebat teruji dan mumpuni.
"Karena yang kita lihat adalah calon pemimpin daerah yang ditawarkan ke publik untuk dipilih, kebanyakan adalah figur yang biasa saja, figur yang pas-pasan secara kualitas," ujarnyan
Hasdullah berharap, seleksi calon pemimpin oleh parpol itu berintegritas, dan semua calon yang ditawarkan untuk dipilih adalah pemimpin yang hebat sehingga siapapun pada ahirnya yang terpilih tetap adalah pemimpin yang dapat memajukan daerah dan menyejahterahkan rakyatnya.
"Parpol yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik karena parpol itu yang memproduksi pemimpin daerah. Jadi parpol harus ikut bertanggung jawab atas lahirnya pimpinan daerah, kecuali calon pilkada yang berasal dari independen non parpol," ujarnya.
Disebutkan kelemahan pada pilkada langsung adalah ruang efek money politik, mengingat kondisi rakyat kita yang relatif masih miskin, pendidikan yang terbatas.
Ini sangat rentan dengan politik uang, sehingga siapa calon yang banyak uang mampu sogok rakyat maka sangat berpotensi keluar sebagai pemenang.
Tentu saja, dengan pola ini ketika nanti terpilih susah menjadi pemimpin daerah yang kredibel, karena harus mengembalikan modal pilkada itu selalu membayangi.
Terkait isu money politik itu, menurut AH, harus ada regulasi yang kuat dan ditegakkan, dengan memberi hukuman berat kepada setiap calon yang terbukti melakukan politik uang baik pada proses rekruitmen parpol maupun pada saat kampanye.
"Tahapan ini harus ditegakkan, dan pada saat bersamaan masyarakat pemilih terus dicerdaskan untuk mampu memilih pemimpin daerah yang amanah, profesional dan berkualitas," tambahnya.
Pandangan dan merespon pemilihan tak langsung yang dipilih melalui DPRD, AH mengingatkan bahwa kita sudah pernah juga ada pengalaman seperti itu. "Tapi apa yang terjadi disitu juga terjadi pemilihan dagang sapi dan cara-cara seperi itu masyarakat luas tahu," katanya.
"Masyarakat pun akhirnya mencabut mandatnya (yang memberi wewenang DPRD memilih kepala daerah) dan memilih untuk memilih sendiri pemimpinnya seperti regulasi pilkada yang ada saat ini," kata AH lagi.
Jadi tatakelola pilkada langsung atau tak langsung, menurut AH, bisa menjadi pilihan, tapi kuncinya adalah ada di tahapan kualitas proses bagaimana melahirkan pimpinan daerah yang baik.
Namun, diingatkannya, sebagian besar masyarakat kita tidak mau lagi berulang pilkada tak langsung melalui DPRD itu terjadi, karena berpotensi pemilihan dagang sapi yang mencederai proses demokrasi yang telah dan sedang kita terus perbaiki kualitasnya.
"Kita tentu berharap pilkada di indonesia makin berkualitas, berintegritas, makin bermutu sehingga dapat melahirkan pemimpin daerah yang hebat yang mampu memajukan daerah, memajukan Indonesia menjadi negara yang besar maju dan sejahtera rakyatnya," ujar Hasdullah. (A)
 |
| Andi Hasdullah (AH), Kadis Kominfo SP Provinsi Sulsel |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Perdebatan di ruang publik, terkait isu pilkada tetap dipilih secara langsung atau tak langsung yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini mulai ramai lagi.
Menarik juga untuk disimak, pendapat Andi Hasdullah (AH), Kadis Kominfo SP Provinsi Sulsel terkait masalah ini.
Ketika diajak berdiskusi terkait soal ini oleh wartawan, pada Kamis (21/11/2019), dia menjelaskan bahwa untuk memajukan daerah maka dibutuhkan kepala daerah yang berkualitas, memiĺiki kompetensi tinggi, memiliki integritas yang baik, sangat peduli rakyat, memiliki jaringan yang luas dan mampu mendorong daya saing daerah.
Dan, tentu saja, yang mampu mengakselarasi dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. "Jadi sesungguhnya tak ada daerah yang tertinggal yang ada adalah pimpinan daerah yang yang tak kompeten jadi barriernya ada sama pemimpinnya," ucapnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memilih pemimpin daerah tetap dilakukan secara langsung ataukah dilakukan secara tak langsung dengan pemilihan melalui DPRD saja? Menurut pendapat Hasdullah, yang penting adalah di tahapan awal yaitu bagaimana parpol menyiapkan atau mengusung calon pemimpin daerah yang hebat teruji dan mumpuni.
"Karena yang kita lihat adalah calon pemimpin daerah yang ditawarkan ke publik untuk dipilih, kebanyakan adalah figur yang biasa saja, figur yang pas-pasan secara kualitas," ujarnyan
Hasdullah berharap, seleksi calon pemimpin oleh parpol itu berintegritas, dan semua calon yang ditawarkan untuk dipilih adalah pemimpin yang hebat sehingga siapapun pada ahirnya yang terpilih tetap adalah pemimpin yang dapat memajukan daerah dan menyejahterahkan rakyatnya.
"Parpol yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik karena parpol itu yang memproduksi pemimpin daerah. Jadi parpol harus ikut bertanggung jawab atas lahirnya pimpinan daerah, kecuali calon pilkada yang berasal dari independen non parpol," ujarnya.
Disebutkan kelemahan pada pilkada langsung adalah ruang efek money politik, mengingat kondisi rakyat kita yang relatif masih miskin, pendidikan yang terbatas.
Ini sangat rentan dengan politik uang, sehingga siapa calon yang banyak uang mampu sogok rakyat maka sangat berpotensi keluar sebagai pemenang.
Tentu saja, dengan pola ini ketika nanti terpilih susah menjadi pemimpin daerah yang kredibel, karena harus mengembalikan modal pilkada itu selalu membayangi.
Terkait isu money politik itu, menurut AH, harus ada regulasi yang kuat dan ditegakkan, dengan memberi hukuman berat kepada setiap calon yang terbukti melakukan politik uang baik pada proses rekruitmen parpol maupun pada saat kampanye.
"Tahapan ini harus ditegakkan, dan pada saat bersamaan masyarakat pemilih terus dicerdaskan untuk mampu memilih pemimpin daerah yang amanah, profesional dan berkualitas," tambahnya.
Pandangan dan merespon pemilihan tak langsung yang dipilih melalui DPRD, AH mengingatkan bahwa kita sudah pernah juga ada pengalaman seperti itu. "Tapi apa yang terjadi disitu juga terjadi pemilihan dagang sapi dan cara-cara seperi itu masyarakat luas tahu," katanya.
"Masyarakat pun akhirnya mencabut mandatnya (yang memberi wewenang DPRD memilih kepala daerah) dan memilih untuk memilih sendiri pemimpinnya seperti regulasi pilkada yang ada saat ini," kata AH lagi.
Jadi tatakelola pilkada langsung atau tak langsung, menurut AH, bisa menjadi pilihan, tapi kuncinya adalah ada di tahapan kualitas proses bagaimana melahirkan pimpinan daerah yang baik.
Namun, diingatkannya, sebagian besar masyarakat kita tidak mau lagi berulang pilkada tak langsung melalui DPRD itu terjadi, karena berpotensi pemilihan dagang sapi yang mencederai proses demokrasi yang telah dan sedang kita terus perbaiki kualitasnya.
"Kita tentu berharap pilkada di indonesia makin berkualitas, berintegritas, makin bermutu sehingga dapat melahirkan pemimpin daerah yang hebat yang mampu memajukan daerah, memajukan Indonesia menjadi negara yang besar maju dan sejahtera rakyatnya," ujar Hasdullah. (A)
Tags
Daerah
