Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

03/11/22

Meneropong Sepak Terjang Sekjen PBNU Dalam Menyikapi Ajaran Wahabi

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)

- Lawyer dan Pengamat Politik, warga Nahdliyin Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1985-1991)

Lembaga Dakwah PBNU baru-baru ini meminta pemerintah membuat regulasi soal pelarangan ajaran Wahabisme di Indonesia, namun Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (SY) protes, dan meminta Lembaga Dakwah PBNU agar tidak mengeluarkan statement itu tanpa seizin Ketum (KH. Yahya Cholil Staquf) dan Sekjen (SY) serta Rais Aa PBNU (KH. Miftakhul Akhyar). 

Bagi saya protes Sekjen PBNU ini bukanlah semata soal penyimpangan prosedur organisasi yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah PBNU sebagaimana yang mungkin SY maksudkan, melainkan alasan utamanya adalah ketidak sepakatan dari Sekjen PBNU (Saifullah Yusuf) itu sendiri soal pelarangan ajaran Wahabisme tersebut. 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sebagian warga NU (Nahdliyin) sudah lama terinfiltrasi oleh pemikiran Wahabisme, khususnya disaat bangsa ini mulai terbelah secara ideologis semenjak adanya pembelahan pilihan politik menjelang Pilpres 2014 dan 2019. 

Anasir-anasir FPI dan HTI menyusup ke basis-basis Nahdliyin dari level bawah hingga atas (pejabat struktural NU khususnya di tingkatan ranting, cabang hingga wilayah atau provinsi). Karena itulah dapat kita semua lihat, betapa dahsyatnya gangguan terhadap kepemimpinan PBNU di masa kepemimpinan KH. Said Aqil Shirad kala itu. 

Kelompok politisi NU yang kalah dan tersingkir di Muktamar NU yang ke 33 di Pondok Pesantren Tebuireng, kala itu diam-diam menjadi kekuatan oposisi KH. Said Aqil Shirad, dan mereka itu diantaranya adalah Saifullah Yusuf (SY). Maka tidak heran jika SY yang kala itu menjadi kelompok oposisi hubungannya nampak  mesra dengan kelompok Islam Politik khususnya dari unsur FPI dan HTI. 

Mungkinkah karena hal tersebut, SY banyak terpengaruh oleh pemikiran Wahabisme, hingga ketika SY menjadi Sekjen PBNU, ia tak mau menerimah jika Lembaga Dakwah PBNU meminta Pemerintah untuk membuat regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabisme di negeri ini? Entahlah...

Namun nampaknya kita masih harus mau sejenak bersabar untuk melihat sejauh mana yang akan dilakukan oleh SY kemudian dalam menahkodai NU bersama Ketua Umumnya, yakni KH. Cholil Yahya Staquf, yang merupakan kakak dari Menteri Agama RI Gus Yaqut Cholil Qoumas, dan yang biasa kita kenal sangat kritis terhadap ajaran Wahabisme. 

Mampukah SY sanggup mempengaruhi Ketum PBNU untuk menggeser komitmen dan konsistensinya Ketum PBNU yang selama ini nampaknya juga sangat keras menyikapi maraknya ajaran Wahabisme? Mari kita tunggu pergerakan politik SY selanjutnya...(SHE).

03 November 2022.

0 Reviews:

Posting Komentar