JAKARTA (wartamerdeka.info) - Indonesia akan mempunyai lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru yang siap untuk diresmikan Presiden Joko Widodo. Sebagai institusi yang akan menjadi pengelola PLBN tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengoordinasikan kesiapan Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan lintas batas negara di PLBN yang akan diresmikan.
BNPP telah melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan K/L yang menaungi Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) untuk membahas kesiapan fungsi pelayanan lintas batas negara di lima PLBN baru.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menyampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah siap melaksanakan tugas di lima PLBN baru sesuai dengan arahan dari BNPP.
"Semua kementerian telah menyiapkan personil yang akan ditugaskan di lima PLBN dan telah menyiapkan peralatan (equipment) spesifik yang menunjang pelaksanaan tugas masing-masing di PLBN," ujar Robert di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Di sisi lain, persiapan juga sedang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi dengan melaksanakan beberapa pekerjaan lanjutan untuk kelaikan operasionalisasi PLBN sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BNPP pada akhir tahun 2022 yang lalu. Termasuk penyediaan meubelair dan furniture yang dibutuhkan oleh semua unit bangunan di PLBN, khususnya unit Gedung Utama PLBN, Mess Pegawai dan Wisma/Gedung Serba Guna.
Robert menuturkan, sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, BNPP akan menugaskan kembali Tim Persiapan Pengelolaan PLBN untuk melakukan koordinasi teknis persiapan pengoperasian PLBN.
Selain itu, BNPP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait serah terima pengelolaan PLBN, penyiapan personil BNPP yang akan ditugaskan sebagai pejabat dan pegawai Pengelola PLBN, serta fasilitasi dan mobilisasi personil dan peralatan kerja kementerian penyelenggara pelayanan lintas batas negara ke PLBN.
Ia menambahkan hal-hal tersebut akan dilaksanakan sebelum Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, atau yang mewakili melihat kondisi terkini PLBN sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Pelaksanaan kunjungan kerja Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP, Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP, dan Bapak Menteri PUPR atau pejabat yang mewakili untuk melihat kondisi terkini PLBN sebelum melapor dan memohon arahan Bapak Presiden untuk penjadwalan peresmian PLBN," pungkasnya.
Sebagai informasi, lima PLBN baru yang siap untuk diresmikan adalah PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
Kelima PLBN tersebut dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Saat ini Indonesia telah memiliki delapan PLBN yang telah beroperasi yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw (Provinsi Papua); dan PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan).
(Humas BNPP)
