(Laporan tim WM dari Lamongan)
Lamongan, wartamerdeka.info, pada episod kedua kemarin laporan WM yang menyoroti ketatnya keamanan di lokasi pembangunan nyaris akan melahirkan babak baru persoalan karena dipicu oleh kesalahpahaman pemahaman. Untungnya hal tersebut tidak menjadi berkepanjangan.
Termasuk pemicunya adalah ketertutupan dinas kesehatan dalam memberikan informasi seputar pembangunan RS Brondong.
Diduga adanya sejumlah persoalan yang belum tuntas, menjadikan dinas kesehatan pelit informasi dan membatasi gerak awak media saat ke lokasi pembangunan. Dari sejumlah persoalan tersebut, salah satunya adalah persoalan lahan. Sejak awal, masalah lahan menjadi perbincangan sejumlah kalangan bahkan warga sekitar.
Informasi yang diterima media ini menyebut kalau lahan untuk pembangunan RS Brondong, tidak semua milik Solovaley yang pengelolaannya dibawah dinas Pengairan/dinas PU SDA Lamongan, tapi juga ada lahan atas nama perseorangan dan lahan milik Perhutani. Dari total lahan seluas, 8.988m2, milik Perhutani ada seluas 3.902m2. Sisanya, seluas 2.707m2, milik solovaley dibawah pengelolaan dinas PU SDA dan sisanya atas nama perseorangan.
"Dari total lahan itu, untuk tahun ini seluas 7075m2 untuk pembangunan. Sementara dari lahan Perhutani ada 1989m2, tahun ini menjadi bagian lahan untuk pembangunan," ujar dr. Wasian. Sedangkan bangunan utama, tahun ini dibutuhkan lahan seluas 1755m2 dari luas lahan pembangunan keseluruhan sejumlah 7075m2.
Saat ditanya progres penyelesaian persoalan lahan, dr. Wasian sebut jika masalah tersebut diharapkan secepatnya selesai.
"Saat ini masih dalam proses menyelesaikan MoU dengan pihak Perhutani," kata dia.
Terpisah, wakil ketua DPRD Lamongan Darwoto mendesak agar persoalan lahan untuk pembangunan RS Brondong secepatnya tuntas termasuk yang atas nama perseorangan.
"Memang saya mendesak agar dinas kesehatan menyelesaikan masalah lahan prmbangunan RS Brondong, termasuk ada penyewa juga disitu," kata Legislator asal Pantura itu. (Bersambung)
